HomeMitra Blog
TOPIK HADITS
Hadits Dha'if
Tulisan Baru
-
Rabu, 23 September 2015 dini hari warga Muhammadiyah Kramatsari berbondong-bondong menuju ke lapangan denga... -
Kamu ingin punya Toko Online ? Namun kamu bingung platform yang ingin kamu gunakan dan bagaimana cara membangunnya? Apabila sebelumnya kamu...
-
Hadits-hadits Dhaif Berkaitan dengan Ibadah Haji 1. Keutamaan berhaji الْحَاجُّ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعِ مِئَةِ أَهْلِ بَيْتٍ -أَوْ قَالَ:...
-
Beberapa Hadits Dho’if sekitar Berwudhu’ Berikut penjelasan hadits-hadits lemah (yang dimaksud pada poin di atas) tersebut. Hadits Pe...
-
Dalam mengemban risalah dakwah dan mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabun ghafur Muhammadiyah berpegang pada prinsip-prin...
LAZISMUH
Download
SELAMAT DATANG
Minggu, 29 Januari 2012
Sejarah Muhammadiyah
SEJARAH BERDIRINYA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.
Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.
Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.
Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.
Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.
Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.
Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H).[1]
Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin _khusus laki-laki, yang bertempat di Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Mu'allimaat Muhammadiyah_khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta).
Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia.
MUHAMMADIYAH DARI MASA KE MASA
A. Muhammadiyah Periode Sebelum Kemerdekaan (Masa Penjajahan Belanda) Tahun 1912 - 1942
Sejak didirikan K.H. Ahmad Dahlan tahun 1912, Muhammadiyah telah melewati berbagai peristiwa sejarah, seperti pemilu tahun 1955 yang banyak diwarnai partai-partai Islam. Keberadaan partai Masumi, didukung oleh organisasi-organisai Islam termasuk Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadi Kusuma, Buya HAMKA, K.H. Faqih Usman, Prof. K.H. Kahar Muzakkir, K.H. Hasan Basri aktif falam Masyumi. Peristiwa tersebut salah satu potret perjalanan Muhammadiyah pada masa awal setelah kemerdekaan.
Berdirinya Muhammadiyah diawali dengan pendirian sekolah oleh K.H. Ahmad Dahlan yang mengajarkan agama Islam dan pengetahuan biasa. Lalu ada organisasi pendukungnya yang dibantu oleh para pengurus Budi Utomo cabang Yogyakarta. Nama organisasi yang dipilih adalah “Muhammadiyah”.
Untuk menyusun AAnggaran Dasar Muhammadiyah banyak mendapat bantuan daro R. Sosrosugondo guru Bahasa Melayu Kweekschool Budi Utomo, rumusannya dibuat dalam bahasa Belanda dan Melayu. Kesepakatan bulat pendirian Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Proses permintaan pengakuan kepada pemerintah sebagai badan hukum diusahakan oleh Budi Utomo cabang Yogyakarta.
Pada tanggal 20 Desember 1912 diajukan surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Surat tersebut berisi agar persyarikatan mempunyai izin resmi dan diakui sebagai badan hukum dengan wilayah se-Jawa – Madura. Surat tersebut juga dilampiri rancangan statuen atau anggaran dasarnya. Namun, pemerintah Hindia Belanda sangat berhati-hati menanggapinya. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal lalu mengirim surat permintaan pertimbangan kepada empat pejabat: Direktur Van Justite, Adviseur Voor Indlandsche Zaken, Residen Yogyakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono VI.
Surat untuk Sri Sultan dari Residen Yogkarta diteruskan kepada Rijksbestuurder (Pepatih Dalem Sri Sultan). Oleh karena surat tersebut mengenai urusan agama maka diteruskan kepada Hoofd Penghulu, waktu itu Penghulu dijabat H. Muhammad Khalil Kamaludiningrat.
Residen Yogyakarta Liefrinck pada 21 April 1913 menyurati Gubernur Jenderal bahwa Ia menyetujui permohonan Muhammadiyah. Namun dengan catatan kata “Jawa dan Madura” diganti dengan “Residentie Yogyakarta”, daerah kelahirannya.
Gubernur Jenderal Idenburg meminta Hoodbestuur Muhammadiyah untuk mengubah kata-kata “Jawa dan Madura” menjadi Residentie Yogyakarta. Tertera dalam statuen artikel 2, 4 dan 7.
Hal ini dipenuhi setelah rapat anggota tanggal 15 Juni 1914. Demikianlah proses surat menyurat selama 20 bulan dengan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya Muhammadiyah diakui sebagai badan hukum resmi. Tertuang dalam Gouvernement Besluit tanggal 22 Agustus 1914 No. 81 beserta lampiran statuennya.
Sejak resmi diakui itu, 4 pemimpin Muhammadiyah yang tampil menjadi pemimpin selama periode 1912 – 19142, sebagai berikut:
1. Periode K.H. Ahmda Dahlan (1912 – 1923)
Merupakan masa perintisan, pembentukan jiwa dan amal usaha organisasi Muhammadiyah yang mendapat kedudukan terhormat pemerintah karena pergerakan Islam yang modern.
2. Periode K.H. Ibrahim (1923 – 1932)
K.H. Ibrahim adalah adik Nyai Walidah/Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah adik ipar K.H. Ahmad Dahlan, merupakan ulama pondok pesantren tidak pernah mengenyam pendidikan model barat. Pada masa ini Muhammadiyah makin berkembang dan meluas hingga luar Jawa. Lalu terbentuk Majelis Tarjih, mengadakan penelitian pengembangan hukum-hukum agama. Para pemuda mendapat bentuk organisasi yang nyata. Beridiri Nasyiyatul Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah.
3. Periode K.H. Hisyam (1932 – 1936)
Bidang pendidikan mendapat perhatian yang besar. Diadakan juga penertiban dan pemantaban administrasi organisasi, jadi Muhammadiyah lebih kuat dan lincah.
4. Periode K.H. Mas Mansur (1936 – 1942)
Pengukuhan kembali hidup beragama dan penegasan paham agama dalam Muhammadiyah. Wujudnya pengaktifan Majelis Tarjih yang mampu merumuskan “Masalah Lima” mengenai dunia, agama, qiyas, sabilillah dan ibadah. Dan disusun pula “Langkah Dua Belas”:
a. Memperdalam masuknya Iman.
b. Memperbuahkan paham agama.
c. Memperbuahkan budi pekerti.
d. Menuntun amal intiqad.
e. Menguatkan persatuan.
f. Menegakkan keadilan.
g. Melakukan kebijaksanaan.
h. Menguatkan Majelis Tanwir.
i. Mengadakan konferensi bagian.
j. Mempermusyawaratkan putusan.
k. Mengawasi gerakan jalan.
l. Mempersambungkan gerakan luar.
B. Muhammadiyah Periode Sebelum Kemerdekaan (Masa Penjajahan Jepang) Tahun 1942 - 1945
Jepang memberi ruang gerak yang sempit terhadap Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo mampu mempertahankan misi pergerakan Muhammadiyah. Periodenya tahun 1942 – 1953, kondisi politik masih masa transisi Belanda ke Jepang.
Tahun 1944 Muhammadiyah mengadakan Muktamar darurat di Yogyakarta. Di masa pendudukan Jepang yang Fasis, Ki Bagus Hadikusumo selain memimpin Muhammadiyah juga digunakan untuk memikirkan nasib bangsa.
Beliau dengan gigih menentang instruksi “Sei Kerei” dari Jepang. Sei Kerei adalah membungkukkan badan ke arah timur (Negeri Jepang) menghormati Dewa Matahari, sebagai “Dewa penitis para Kaisar Jepang”. Upacara ini wajib dilakukan para siswa setiap pagi.
Selaku Ketua PP Muhammadiyah, terpanggil menyelamatkan generasi Muslim Indonesia dari syirik itu.
Melalui debat yang seru dengan Pemerintah Jepang, akhirnya pemerintah Jepang memberikan dispensasi. Khusus bagi semua sekolah Muhammadiyah untuk tidak melakukan
upacara Sei Kerei. Ki Bagus Hadikusumo juga tercatat sebagai anggota Chuo Sangiin (Dewan Penasehat Pusat) buatan Jepang.
C. Muhammadiyah Periode Kemerdekaan Sampai Orde Lama (1945 – 1968)
1. Periode Ki Bagus Hadikusumo (1942 – 1953)
Di awal kemerdekaan NKRI, Muhammadiyah ikut aktif dalam perjuangan. Terjun dalam kancah revolusi di berbagai laskar kerakyatan hingga tahun 1953. Kegiatan-kegiatan keorganisasiannya antara lain:
a. Tahun 1946 mengadakan silaturrahim cabang-cabang se-Jawa.
b. Tahun 1950 mengadakah sidang Tanwir perwakilan.
c. Tahun 1951 sidang Tanwir di Yogyakarta.
d. Tahun 1952 mengadakah sidang Tanwir di Bandung
e. Tahun 1953 mengadakah sidang Tanwir di Solo dengan keputusan Muhammadiyah hanya boleh memasuki partai yang berdasarkan Islam.
2. Periode A. R. Sutan Mansyur (1952 – 1959)
A. R. Sutan Mansyur dipilih sebagai Ketua Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto meskipun tidak termasuk Sembilan Terpliih. 9 terpilih itu adalah H.M.Yunus Anies, H.M. Farid Ma’ruf, Hamka, K.H. Ahmad Badawi, K.H. Fakih Usman, Kasman Singodimejo, DR. Syamsudin, A. Kahar Muzakir dan Muljadi Djojomartono.
Masa ini “ruh Tauhid” ditanamkan kembali. Disusun langkah kurun waktu tertentu, yang pertama tahun 1956 – 1959 yang dikenal dengan nama Khittah Palembang.
3. Periode H.M. Yunus Anies (1959 – 1962)
Negara Indonesia sedang dalam kegoncangan politik yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerak perjuangan Muhammadiyah.
Tetapi Muhammadiyah mampu merumuskan Kepribadian Muhammadiyah yang menempatkan kembali kedudukan Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
4. Periode K.H. Ahmad Badawi (1962 – 1968)
K.H. Ahmad Badawi dipilih dalam Muktamar ke-35 di Jakarta tahun 1962. Muhammadiyah berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak dibubarkan. Karena waktu itu politik dikuasai oleh PKI dan Bung Karno tahun 1965.
Pada saat itu seluruh barisan Orde Baru termasuk Muhammadiyah ikut tampil memberantas Komunis.
D. Muhammadiyah Periode Orde Baru sampai Orde Reformasi
Periode ini merupakan rentang waktu 1968 – 2000, yang tampil sejumlah pemimpin karismatik. Ada 5 orang yang silih berganti memegang pucuk pimpinan Muhammadiyah:
1. Periode K.H. Fakih Usman dan K.H. A.R. Fakhrudin (1968 – 1971)
K.H. Fakih Usman dipilih Ketua Muhammadiyah pada Muktamar ke-37 di Yogyakarta. Tidak lama kemudian meninggal, lalu diganti K.H. A.R. Fakhrudin (nama lengkapnya K.H. Abdul Razak Fakhrudin)
Usaha me-Muhammadiyahkan kembali Muhammadiyah. Usaha untuk mengadakan pembaruan (tajdid) dalam bidang ideologinya, dengan merumuskan “Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah”. Di bidang organisasi dan usaha perjuangan menyusun “Khittah Perjuangan dan Bidang-bidang lainnya”.
2. Periode K.H. A.R. Fakhrudin (1971 – 1990)
Beliau dipilih sebagai Ketua Muhammadiyah ditetapkan dalam tanwir Ponorogo tahun 1969. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang tahun 1971, muktamar ke-40 tahun 1978 di Surabaya dan ke-41 tahun 1985 di Surakarta.
Terjadi krisis yaitu keharusan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Muhammadiyah mengatasi imbauan dari pemerintah tentang asas tunggal pancasila dengan mengadakan perubahan AD Muhammadiyah dengan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi.
Pada masa itu juga terjadi peristiwa penting adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Sebagai reaksi atas kunjungan itu beliau mengeluarkan buku ”Mangayubagya Sugeng Rawuh lan Sugeng Kondur”. Isinya adalah bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya sudah beragama Islam jadi jangan rakyat menjadi obyek Kristenisasi.
3. Periode K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. (1990 – 1995)
Didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. alumnus Universitas Al Azhar dan pakar dalam bidang hukum Islam. Pada muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta menjadi ketua PP Muhammadiyah.
Pada periode ini telah dirumuskan program jangka panjang 25 tahun, yang meliputi 3 hal: bidang konsolidasi gerakan, pengkajian dan pengembangan serta kemasyarakatan.
4. Periode Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. dan Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A. (1995 – 2000)
Tokoh reformasi Indonesia ini, lahir di Surakarta, 26 April 1944. Di Muhammadiyah sejak muktamar tahun 1985 di Surakarta yang menjabat sebagai ketua majelis tabligh Muhammadiyah. Dipilih menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah pad Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta. Tahun 1994 dipilih menjadi Ketua hingga akhir periode 1990 – 1995. 1995 pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh kembali menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1995 – 2000.
Pada periode Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. telah dirumuskan program Muhammadiyah tahun 1995 – 2000, Rumusannya mengacu kepada masalah global, dunia Islam, nasional, Muhammadiyah, dan pengembangan pemikiran. Adapun pengembangan pemikiran terdiri atas pemikiran keagamaan, ilmu dan teknologi, basis ekonomi, gerakan social kemasyarakatan, dan PTM sebagai basis gerakan keilmuan atau pemikiran.
5. Periode Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A.
Hasil Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A. terplih menjadi ketua PP Muhammadiyah. Beliau seorang guru besar Ilmu Sejarah di IKIP Yogyakarta. Lahir di Sumpurkudus Sumatera Barat tanggal 31 Mei 1935.
Program kerja masa periode 2000 – 2005 secara garis besar adalah melanjutkan program Muhammadiyah sebelumnya, secara ringkas dirumuskan:
1. Visi, Misi dan Usaha Muhammadiyah.
2. Program Muhammadiyah yang meliputi Program Konsolidasi Gerakan dan Program Per Bidang.
E. Muhammadiyah Paska Muktamar ke-45 di Malang 2005
Prof. Dr. Din Syamsudin terpilin sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 2005 – 2010 pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005 yang dilaksanakn 3 – 8 Juli 2005.
Dalam muktamar ini telah ditanfidzkan putusan-putusan, sebagai berikut:
1. Menerima laporan PP Muhammadiyah masa jabatan 2000 – 2005.
2. Pernyartaan pikiran Muhammadiyah jelang Satu Abad.
3. Program persyarikatan periode 2005 – 2010.
4. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Rekomendasi Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Adapun program persyarikatan Muhammadiyah periode ini, sebagai berikut:
1. Gambaran Umum Program
Merupakan penjabaran program jangka panjang untuk 5 tahun pertama masa berlakunya program jangka panjang. Sebagai program kerja 5 tahunan tahap I, program Nasional Muhammadiyah 2005 – 2010 menitikberatkan pada 3 hal utama: penguatan organisasi, pemantapan perencanaan dan pengembangan konsistensi serta kesungguhan jajaran persyarikatan untuk merealisasikan program kerja.
2. Tujuan Program
Terbangunnya sistem organisasi yang dinamis, efektif dan efisien serta produktif sehingga dapat menguatkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.
3. Prioritas
Urutan prioritas dirumuskan sebagai berikut:
a. Penguatan organisasi di semua hal.
b. Peningkatan kualitas lembaga dan amal usaha Muhammadiyah.
c. Pengembangan tajdid di bidang tarjih dan pemikiran Islam.
d. Peningkatan peran serta persyarikatan dalam penguatan masyarakat.
e. Pengembangan kaderisasi.
f. Peningkatan peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara serta percaturan global.
4. Program Nasional di Berbagai Bidang
a. Tarjih, Tajdid dan pemikiran Islam.
b. Tabligh dan Kehidupan Islami.
c. Pendidikan, Iptek dan Litbang.
d. Kaderisasi.
e. Kesehatan, kesejahteraan dan pemberdayaan Masyarakat.
f. Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dan Pemberdayaan Ekonomi.
g. Partisipasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
h. Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
i. Organisasi.
j. Pustaka dan Informasi.
k. Seni Budaya.
l. Ukhuwah dan kerja sama
MUHAMMADIYAH DARI MASA KE MASA
A. Muhammadiyah Periode Sebelum Kemerdekaan (Masa Penjajahan Belanda) Tahun 1912 - 1942
Sejak didirikan K.H. Ahmad Dahlan tahun 1912, Muhammadiyah telah melewati berbagai peristiwa sejarah, seperti pemilu tahun 1955 yang banyak diwarnai partai-partai Islam. Keberadaan partai Masumi, didukung oleh organisasi-organisai Islam termasuk Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadi Kusuma, Buya HAMKA, K.H. Faqih Usman, Prof. K.H. Kahar Muzakkir, K.H. Hasan Basri aktif falam Masyumi. Peristiwa tersebut salah satu potret perjalanan Muhammadiyah pada masa awal setelah kemerdekaan.
Berdirinya Muhammadiyah diawali dengan pendirian sekolah oleh K.H. Ahmad Dahlan yang mengajarkan agama Islam dan pengetahuan biasa. Lalu ada organisasi pendukungnya yang dibantu oleh para pengurus Budi Utomo cabang Yogyakarta. Nama organisasi yang dipilih adalah “Muhammadiyah”.
Untuk menyusun AAnggaran Dasar Muhammadiyah banyak mendapat bantuan daro R. Sosrosugondo guru Bahasa Melayu Kweekschool Budi Utomo, rumusannya dibuat dalam bahasa Belanda dan Melayu. Kesepakatan bulat pendirian Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Proses permintaan pengakuan kepada pemerintah sebagai badan hukum diusahakan oleh Budi Utomo cabang Yogyakarta.
Pada tanggal 20 Desember 1912 diajukan surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Surat tersebut berisi agar persyarikatan mempunyai izin resmi dan diakui sebagai badan hukum dengan wilayah se-Jawa – Madura. Surat tersebut juga dilampiri rancangan statuen atau anggaran dasarnya. Namun, pemerintah Hindia Belanda sangat berhati-hati menanggapinya. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal lalu mengirim surat permintaan pertimbangan kepada empat pejabat: Direktur Van Justite, Adviseur Voor Indlandsche Zaken, Residen Yogyakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono VI.
Surat untuk Sri Sultan dari Residen Yogkarta diteruskan kepada Rijksbestuurder (Pepatih Dalem Sri Sultan). Oleh karena surat tersebut mengenai urusan agama maka diteruskan kepada Hoofd Penghulu, waktu itu Penghulu dijabat H. Muhammad Khalil Kamaludiningrat.
Residen Yogyakarta Liefrinck pada 21 April 1913 menyurati Gubernur Jenderal bahwa Ia menyetujui permohonan Muhammadiyah. Namun dengan catatan kata “Jawa dan Madura” diganti dengan “Residentie Yogyakarta”, daerah kelahirannya.
Gubernur Jenderal Idenburg meminta Hoodbestuur Muhammadiyah untuk mengubah kata-kata “Jawa dan Madura” menjadi Residentie Yogyakarta. Tertera dalam statuen artikel 2, 4 dan 7.
Hal ini dipenuhi setelah rapat anggota tanggal 15 Juni 1914. Demikianlah proses surat menyurat selama 20 bulan dengan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya Muhammadiyah diakui sebagai badan hukum resmi. Tertuang dalam Gouvernement Besluit tanggal 22 Agustus 1914 No. 81 beserta lampiran statuennya.
Sejak resmi diakui itu, 4 pemimpin Muhammadiyah yang tampil menjadi pemimpin selama periode 1912 – 19142, sebagai berikut:
1. Periode K.H. Ahmda Dahlan (1912 – 1923)
Merupakan masa perintisan, pembentukan jiwa dan amal usaha organisasi Muhammadiyah yang mendapat kedudukan terhormat pemerintah karena pergerakan Islam yang modern.
2. Periode K.H. Ibrahim (1923 – 1932)
K.H. Ibrahim adalah adik Nyai Walidah/Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah adik ipar K.H. Ahmad Dahlan, merupakan ulama pondok pesantren tidak pernah mengenyam pendidikan model barat. Pada masa ini Muhammadiyah makin berkembang dan meluas hingga luar Jawa. Lalu terbentuk Majelis Tarjih, mengadakan penelitian pengembangan hukum-hukum agama. Para pemuda mendapat bentuk organisasi yang nyata. Beridiri Nasyiyatul Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah.
3. Periode K.H. Hisyam (1932 – 1936)
Bidang pendidikan mendapat perhatian yang besar. Diadakan juga penertiban dan pemantaban administrasi organisasi, jadi Muhammadiyah lebih kuat dan lincah.
4. Periode K.H. Mas Mansur (1936 – 1942)
Pengukuhan kembali hidup beragama dan penegasan paham agama dalam Muhammadiyah. Wujudnya pengaktifan Majelis Tarjih yang mampu merumuskan “Masalah Lima” mengenai dunia, agama, qiyas, sabilillah dan ibadah. Dan disusun pula “Langkah Dua Belas”:
a. Memperdalam masuknya Iman.
b. Memperbuahkan paham agama.
c. Memperbuahkan budi pekerti.
d. Menuntun amal intiqad.
e. Menguatkan persatuan.
f. Menegakkan keadilan.
g. Melakukan kebijaksanaan.
h. Menguatkan Majelis Tanwir.
i. Mengadakan konferensi bagian.
j. Mempermusyawaratkan putusan.
k. Mengawasi gerakan jalan.
l. Mempersambungkan gerakan luar.
B. Muhammadiyah Periode Sebelum Kemerdekaan (Masa Penjajahan Jepang) Tahun 1942 - 1945
Jepang memberi ruang gerak yang sempit terhadap Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo mampu mempertahankan misi pergerakan Muhammadiyah. Periodenya tahun 1942 – 1953, kondisi politik masih masa transisi Belanda ke Jepang.
Tahun 1944 Muhammadiyah mengadakan Muktamar darurat di Yogyakarta. Di masa pendudukan Jepang yang Fasis, Ki Bagus Hadikusumo selain memimpin Muhammadiyah juga digunakan untuk memikirkan nasib bangsa.
Beliau dengan gigih menentang instruksi “Sei Kerei” dari Jepang. Sei Kerei adalah membungkukkan badan ke arah timur (Negeri Jepang) menghormati Dewa Matahari, sebagai “Dewa penitis para Kaisar Jepang”. Upacara ini wajib dilakukan para siswa setiap pagi.
Selaku Ketua PP Muhammadiyah, terpanggil menyelamatkan generasi Muslim Indonesia dari syirik itu.
Melalui debat yang seru dengan Pemerintah Jepang, akhirnya pemerintah Jepang memberikan dispensasi. Khusus bagi semua sekolah Muhammadiyah untuk tidak melakukan
upacara Sei Kerei. Ki Bagus Hadikusumo juga tercatat sebagai anggota Chuo Sangiin (Dewan Penasehat Pusat) buatan Jepang.
C. Muhammadiyah Periode Kemerdekaan Sampai Orde Lama (1945 – 1968)
1. Periode Ki Bagus Hadikusumo (1942 – 1953)
Di awal kemerdekaan NKRI, Muhammadiyah ikut aktif dalam perjuangan. Terjun dalam kancah revolusi di berbagai laskar kerakyatan hingga tahun 1953. Kegiatan-kegiatan keorganisasiannya antara lain:
a. Tahun 1946 mengadakan silaturrahim cabang-cabang se-Jawa.
b. Tahun 1950 mengadakah sidang Tanwir perwakilan.
c. Tahun 1951 sidang Tanwir di Yogyakarta.
d. Tahun 1952 mengadakah sidang Tanwir di Bandung
e. Tahun 1953 mengadakah sidang Tanwir di Solo dengan keputusan Muhammadiyah hanya boleh memasuki partai yang berdasarkan Islam.
2. Periode A. R. Sutan Mansyur (1952 – 1959)
A. R. Sutan Mansyur dipilih sebagai Ketua Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto meskipun tidak termasuk Sembilan Terpliih. 9 terpilih itu adalah H.M.Yunus Anies, H.M. Farid Ma’ruf, Hamka, K.H. Ahmad Badawi, K.H. Fakih Usman, Kasman Singodimejo, DR. Syamsudin, A. Kahar Muzakir dan Muljadi Djojomartono.
Masa ini “ruh Tauhid” ditanamkan kembali. Disusun langkah kurun waktu tertentu, yang pertama tahun 1956 – 1959 yang dikenal dengan nama Khittah Palembang.
3. Periode H.M. Yunus Anies (1959 – 1962)
Negara Indonesia sedang dalam kegoncangan politik yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerak perjuangan Muhammadiyah.
Tetapi Muhammadiyah mampu merumuskan Kepribadian Muhammadiyah yang menempatkan kembali kedudukan Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
4. Periode K.H. Ahmad Badawi (1962 – 1968)
K.H. Ahmad Badawi dipilih dalam Muktamar ke-35 di Jakarta tahun 1962. Muhammadiyah berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak dibubarkan. Karena waktu itu politik dikuasai oleh PKI dan Bung Karno tahun 1965.
Pada saat itu seluruh barisan Orde Baru termasuk Muhammadiyah ikut tampil memberantas Komunis.
D. Muhammadiyah Periode Orde Baru sampai Orde Reformasi
Periode ini merupakan rentang waktu 1968 – 2000, yang tampil sejumlah pemimpin karismatik. Ada 5 orang yang silih berganti memegang pucuk pimpinan Muhammadiyah:
1. Periode K.H. Fakih Usman dan K.H. A.R. Fakhrudin (1968 – 1971)
K.H. Fakih Usman dipilih Ketua Muhammadiyah pada Muktamar ke-37 di Yogyakarta. Tidak lama kemudian meninggal, lalu diganti K.H. A.R. Fakhrudin (nama lengkapnya K.H. Abdul Razak Fakhrudin)
Usaha me-Muhammadiyahkan kembali Muhammadiyah. Usaha untuk mengadakan pembaruan (tajdid) dalam bidang ideologinya, dengan merumuskan “Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah”. Di bidang organisasi dan usaha perjuangan menyusun “Khittah Perjuangan dan Bidang-bidang lainnya”.
2. Periode K.H. A.R. Fakhrudin (1971 – 1990)
Beliau dipilih sebagai Ketua Muhammadiyah ditetapkan dalam tanwir Ponorogo tahun 1969. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang tahun 1971, muktamar ke-40 tahun 1978 di Surabaya dan ke-41 tahun 1985 di Surakarta.
Terjadi krisis yaitu keharusan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Muhammadiyah mengatasi imbauan dari pemerintah tentang asas tunggal pancasila dengan mengadakan perubahan AD Muhammadiyah dengan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi.
Pada masa itu juga terjadi peristiwa penting adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Sebagai reaksi atas kunjungan itu beliau mengeluarkan buku ”Mangayubagya Sugeng Rawuh lan Sugeng Kondur”. Isinya adalah bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya sudah beragama Islam jadi jangan rakyat menjadi obyek Kristenisasi.
3. Periode K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. (1990 – 1995)
Didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. alumnus Universitas Al Azhar dan pakar dalam bidang hukum Islam. Pada muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta menjadi ketua PP Muhammadiyah.
Pada periode ini telah dirumuskan program jangka panjang 25 tahun, yang meliputi 3 hal: bidang konsolidasi gerakan, pengkajian dan pengembangan serta kemasyarakatan.
4. Periode Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. dan Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A. (1995 – 2000)
Tokoh reformasi Indonesia ini, lahir di Surakarta, 26 April 1944. Di Muhammadiyah sejak muktamar tahun 1985 di Surakarta yang menjabat sebagai ketua majelis tabligh Muhammadiyah. Dipilih menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah pad Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta. Tahun 1994 dipilih menjadi Ketua hingga akhir periode 1990 – 1995. 1995 pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh kembali menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1995 – 2000.
Pada periode Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. telah dirumuskan program Muhammadiyah tahun 1995 – 2000, Rumusannya mengacu kepada masalah global, dunia Islam, nasional, Muhammadiyah, dan pengembangan pemikiran. Adapun pengembangan pemikiran terdiri atas pemikiran keagamaan, ilmu dan teknologi, basis ekonomi, gerakan social kemasyarakatan, dan PTM sebagai basis gerakan keilmuan atau pemikiran.
5. Periode Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A.
Hasil Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A. terplih menjadi ketua PP Muhammadiyah. Beliau seorang guru besar Ilmu Sejarah di IKIP Yogyakarta. Lahir di Sumpurkudus Sumatera Barat tanggal 31 Mei 1935.
Program kerja masa periode 2000 – 2005 secara garis besar adalah melanjutkan program Muhammadiyah sebelumnya, secara ringkas dirumuskan:
1. Visi, Misi dan Usaha Muhammadiyah.
2. Program Muhammadiyah yang meliputi Program Konsolidasi Gerakan dan Program Per Bidang.
E. Muhammadiyah Paska Muktamar ke-45 di Malang 2005
Prof. Dr. Din Syamsudin terpilin sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 2005 – 2010 pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005 yang dilaksanakn 3 – 8 Juli 2005.
Dalam muktamar ini telah ditanfidzkan putusan-putusan, sebagai berikut:
1. Menerima laporan PP Muhammadiyah masa jabatan 2000 – 2005.
2. Pernyartaan pikiran Muhammadiyah jelang Satu Abad.
3. Program persyarikatan periode 2005 – 2010.
4. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Rekomendasi Anggaran Dasar Muhammadiyah.
Adapun program persyarikatan Muhammadiyah periode ini, sebagai berikut:
1. Gambaran Umum Program
Merupakan penjabaran program jangka panjang untuk 5 tahun pertama masa berlakunya program jangka panjang. Sebagai program kerja 5 tahunan tahap I, program Nasional Muhammadiyah 2005 – 2010 menitikberatkan pada 3 hal utama: penguatan organisasi, pemantapan perencanaan dan pengembangan konsistensi serta kesungguhan jajaran persyarikatan untuk merealisasikan program kerja.
2. Tujuan Program
Terbangunnya sistem organisasi yang dinamis, efektif dan efisien serta produktif sehingga dapat menguatkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.
3. Prioritas
Urutan prioritas dirumuskan sebagai berikut:
a. Penguatan organisasi di semua hal.
b. Peningkatan kualitas lembaga dan amal usaha Muhammadiyah.
c. Pengembangan tajdid di bidang tarjih dan pemikiran Islam.
d. Peningkatan peran serta persyarikatan dalam penguatan masyarakat.
e. Pengembangan kaderisasi.
f. Peningkatan peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara serta percaturan global.
4. Program Nasional di Berbagai Bidang
a. Tarjih, Tajdid dan pemikiran Islam.
b. Tabligh dan Kehidupan Islami.
c. Pendidikan, Iptek dan Litbang.
d. Kaderisasi.
e. Kesehatan, kesejahteraan dan pemberdayaan Masyarakat.
f. Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dan Pemberdayaan Ekonomi.
g. Partisipasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
h. Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
i. Organisasi.
j. Pustaka dan Informasi.
k. Seni Budaya.
l. Ukhuwah dan kerja sama
[sunting] Organisasi
[sunting] Jaringan Kelembagaan
- Pimpinan Pusat, Kantor pengurus pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta. Namun pada tahun 1970, komite-komite pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan berpindah ke kantor di ibukota Jakarta. Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 - 2015 terdiri dari lima orang Penasehat, seorang Ketua Umum yang dibantu dua belas orang Ketua lainnya, seorang Sekretaris Umum dengan dua anggota, seorang Bendahara Umum dengan seorang anggotanya.
- Pimpinan Wilayah, setingkat Propinsi, terdapat 33 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- Pimpinan Daerah, setingkat Kabupaten/ Kotamadya.
- Pimpinan Cabang/ Cabang Istimewa, setingkat Kecamatan sedangkan Cabang Istimewa adalah Cabang di luar negeri.
- Pimpinan Ranting/ Ranting Istimewa, setingkat Kelurahan sedangkan Ranting Istimewa adalah Ranting pada Cabang Istimewa.
[sunting] Pembantu Pimpinan Persyarikatan
- Majlis
- Majelis Tarjih dan Tajdid
- Majelis Tabligh
- Majelis Pendidikan Tinggi
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- Majelis Pendidikan Kader
- Majelis Pelayanan Sosial
- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- Majelis Pembina Kesehatan Umum
- Majelis Pustaka dan Informasi
- Majelis Lingkungan Hidup
- Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
- Lembaga
- Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
- Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- Lembaga Penanggulangan Bencana
- Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah
- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
- Lembaga Hubungan dan Kerjasama International
[sunting] Organisasi Otonom
Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, yaitu:
- Aisyiyah (organisasi wanita)
- Pemuda Muhammadiyah (organisasi pemuda)
- Nasyiatul Aisyiyah (organisasi pemudi)
- Ikatan Pelajar Muhammadiyah (organisasi pelajar dan remaja)
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (organisasi mahasiswa)
- Hizbul Wathan (organisasi kepanduan)
- Tapak Suci (perguruan silat)
[sunting] Daftar Ketua Umum
No | Nama | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
[sunting] Amal Usaha
Amal usaha Muhammadiyah terutama bergerak di bidang Pendidikan serta layanan Kesehatan dan Sosial dalam wadah Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), yaitu:
- Pendidikan [2]
- TK/TPQ, jumlah TK/TPQ Muhammadiyah adalah sebanyak 4623.
- SD/MI, jumlah data SD/MI Muhammadiyah adalah sebanyak 2604.
- SMP/MTs, jumlah SMP/MTs Muhammadiyah adalah sebanyak 1772.
- SMA/SMK/MA, jumlah SMA/MA/SMK Muhammadiyah adalah sebanyak 1143.
- Perguruan Tinggi Muhammadiyah, jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah sebanyak 172.
- Kesehatan:
- Rumah Sakit, jumlah Rumah Sakit Umum dan Bersalin Muhammadiyah/ Aisyiyah yang terdata sejumlah 72 [3].
- Balai Kesehatan Ibu dan Anak
- Balai Kesehatan Masyarakat
- Balai Pengobatan
- Apotek
- Sosial
- Panti Asuhan Yatim
- Panti Jompo
- Balai Kesehatan Sosial
- Panti Wreda/ Manula
- Panti Cacat Netra
- Santunan (Keluarga, Wreda/ Manula, Kematian)
- BPKM (Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah)
- Rehabilitasi Cacat
- Sekolah Luar Biasa
- Pondok Pesantren
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Pilih Bahasa
Arsip
-
▼
2012
(39)
-
▼
Januari
(20)
- Sejarah Aisyiyah dan Ortom-ortom yang Lainnya
- Sejarah Muhammadiyah
- SELAMAT & SUKSES MUSYRAN MUHAMMADIYAH KRAMATSARI
- Pelantikan PRM Kramatsari
- Hadits Digital
- Doa'a Pilihan Sehari-hari
- Download Software Tajwid
- MATAN KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH
- SD DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- ANGGARAN RUMAH TANGGA
- TPQ dan PAUD AISYIYAH KRAMATSARI
- MASJID DAN MUSHOLA
- PROGRAM KERJA
- AIMP3: Aplikasi Pemutar Musik Dengan Fitur Super L...
- Foobar Audio Player Super Ringan, Intuitif, dan M...
- ORTOM-ORTOM
- SUSUNAN PENGURUS
- Anggaran Dasar
- Non Formal
-
▼
Januari
(20)
Tentang Saya
- Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kramatsari
E-Book
Download E-Book Islami
Al-Qur'an Terjemah
Kamus Arab Online
Fatwa Tarjih
0 komentar :
Posting Komentar